Bawaslu Kabupaten Tegal Dorong Kesadaran Politik

Videos Bawaslu - dipahami melalui pendekatan sosiologis karena terkait erat dengan kondisi sosial dan tingkat kesadaran warga.

“Keberadaan aturan hukum belum otomatis mampu menyelesaikan persoalan politik uang. Diperlukan gerakan kesadaran masyarakat secara luas agar warga memahami dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan mampu memilih berdasarkan pertimbangan substantif, bukan karena pemberian uang atau materi,” ujar Urip.

Sementara itu, Dedi Kusdiyanto menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Tegal terus mendorong kesadaran politik masyarakat melalui berbagai kegiatan, termasuk Konsolidasi Demokrasi dan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang menyasar berbagai kelompok, termasuk lingkungan pendidikan.

“Lingkungan pendidikan merupakan ruang strategis untuk menanamkan pemahaman tentang demokrasi, kepemiluan, pengawasan partisipatif, serta pentingnya menolak politik uang. Selain pencegahan, Bawaslu juga memiliki amanah pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilu, termasuk politik uang. Pencegahan menjadi perhatian utama agar potensi pelanggaran bisa diminimalkan sejak dini,” jelas Dedi.

Diskusi menegaskan bahwa pencegahan politik uang bukan semata tanggung jawab penyelenggara Pemilu. Diperlukan keterlibatan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan melalui komunikasi, edukasi, serta kolaborasi yang berkelanjutan. Pendekatan hukum dan pendekatan sosial harus berjalan beriringan untuk memperkuat demokrasi yang berintegritas.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Tegal mendorong penguatan pendidikan politik, pengawasan partisipatif, dan keterlibatan berbagai unsur masyarakat sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai politik uang. Kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang menjadi fondasi penting dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas, berkualitas, dan berkelanjutan di Kabupaten Tegal.