Wagub NTB Umi Dinda Hadiri Sidang DPD RI, Perkuat Aspirasi Daerah di Tingkat Nasional
Kehadiran Wagub NTB tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan lembaga perwakilan daerah. Tujuannya agar kepentingan pembangunan NTB terus mendapat perhatian dalam perumusan kebijakan nasional. Umi Dinda menilai fo
Vid30s, Nusa Tenggara – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri, yang akrab disapa Umi Dinda, menghadiri Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-3 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027. Acara berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026).
Kehadiran Wagub NTB tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan lembaga perwakilan daerah. Tujuannya agar kepentingan pembangunan NTB terus mendapat perhatian dalam perumusan kebijakan nasional.
Umi Dinda menilai forum DPD RI memiliki posisi strategis sebagai jembatan yang mempertemukan aspirasi daerah dengan agenda kebijakan di pusat. “Bagi kami di daerah, kehadiran dalam forum seperti ini penting karena pembangunan nasional pada akhirnya harus kembali menjawab kebutuhan masyarakat di daerah. DPD RI memiliki posisi strategis untuk membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional, sehingga komunikasi antara pemerintah daerah dan para senator perlu terus diperkuat,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai kebutuhan pembangunan NTB, mulai dari pemerataan pembangunan, penguatan pelayanan dasar, infrastruktur, hingga pengembangan potensi ekonomi daerah, perlu terus dikomunikasikan agar menjadi bagian dari perhatian nasional.
Salah satu agenda penting dalam sidang tersebut adalah penetapan pertimbangan DPD RI terhadap 10 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2026–2031 yang akan disampaikan kepada DPR RI.
Kehadiran Wagub Umi Dinda sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan antara Pemerintah Provinsi NTB dan DPD RI sebagai representasi daerah di tingkat nasional. Langkah ini diharapkan memperlancar penyaluran aspirasi masyarakat NTB agar kebijakan yang dihasilkan semakin responsif terhadap kondisi dan kebutuhan di daerah.