Pembangunan Daerah Jawa Tengah Didorong Berorientasi Hasil, Bukan Sekadar Penyerapan Anggaran

Vid30s, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menekankan pentingnya penataan ulang arah pembangunan daerah agar tidak lagi semata-mata berorientasi pada penyerapan anggaran. Fokus utama kini diarahkan pada pencapaian hasil nyata (output dan outcome) yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Pergeseran pendekatan ini sejalan dengan semangat penganggaran berbasis kinerja. Setiap program dan kegiatan yang dibiayai APBD diharapkan tidak hanya tercatat sebagai realisasi keuangan, melainkan mampu menghasilkan manfaat yang terukur, seperti perbaikan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, peningkatan pelayanan publik, serta penurunan kemiskinan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa perubahan APBD 2026 disusun sebagai respons terhadap dinamika daerah, nasional, dan global. Tujuannya agar anggaran disalurkan secara lebih efektif dan efisien untuk mendorong pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.

“Rancangan perubahan anggaran ini kami arahkan agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Bukan sekadar menghabiskan pagu, tetapi memastikan setiap rupiah menghasilkan dampak yang dirasakan,” ujar Gubernur Luthfi dalam kesempatan terkait pembahasan perubahan APBD.

Data capaian semester I 2026 menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan arah kebijakan tersebut. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat 5,80 persen, realisasi investasi mencapai Rp59,94 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 213 ribu orang, angka kemiskinan berada di level 9,21 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 4,30 persen.

Dengan capaian tersebut, prioritas pembangunan tetap meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Dukungan diarahkan pada sarana produksi pertanian, peternakan, dan perikanan, stabilisasi distribusi pangan, serta perlindungan bagi petani dan nelayan. Di sisi lain, perbaikan dan rehabilitasi jalan, pengadaan marka, serta pemenuhan sarana prasarana publik termasuk fasilitas sekolah juga menjadi perhatian utama.

DPRD Jawa Tengah melalui Badan Anggaran memberikan sejumlah rekomendasi agar pelaksanaan anggaran pada sisa tahun berjalan lebih optimal. Di antaranya percepatan digitalisasi layanan untuk mengejar target pendapatan, pengawasan melekat pada proyek infrastruktur, serta evaluasi ketat agar tidak terjadi sisa anggaran yang tidak termanfaatkan secara produktif.

Penataan orientasi pembangunan ini diharapkan memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel. Dengan meninggalkan pola “mengejar penyerapan” semata, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan Jawa Tengah secara berkelanjutan.

(Berita ini disusun berdasarkan informasi resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pembahasan terkait perubahan APBD 2026.)

(Red/Ard)