Menkeu Suahasil Nazara Buka Suara soal Anggaran Sekolah Gratis Ala Prabowo: Tak Ada Dana Khusus, Fokus Redesain Rp824 Triliun

Vid30s, Jakarta — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa program sekolah negeri gratis yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto tidak akan menggunakan anggaran baru atau khusus. Program tersebut akan dibiayai dari alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2027, yakni sekitar Rp820,9 triliun hingga Rp824 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil setelah rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang melakukan redesain penggunaan anggaran pendidikan yang tersebar di pemerintah pusat, daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga.

“Kalau APBN selalu 20 persen untuk pendidikan. Jadi pertanyaannya, 20 persen anggaran pendidikan itu Rp800 triliun lebih, bagaimana mendesainnya? Berapa di pusat, berapa di daerah, berapa di kementerian/lembaga? Ini diberikan arahan lakukan redesign, tujuannya memperkuat kualitas pendidikan yang sudah ada,” ujar Suahasil.

Fokus pada Grand Design Pendidikan

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar pemerintah menyusun grand design pendidikan nasional secara lebih komprehensif. Tujuannya agar anggaran ratusan triliun rupiah tersebut memberikan manfaat maksimal, tidak hanya dalam hal akses, tetapi juga kualitas.

Program sekolah negeri gratis direncanakan mencakup jenjang mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK/PAUD) hingga perguruan tinggi negeri. Suahasil menekankan bahwa tidak ada relokasi dana dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membiayai inisiatif ini.

Evaluasi terhadap efektivitas anggaran pendidikan yang selama ini sudah berjalan menjadi langkah awal. Pemerintah meninjau partisipasi pendidikan, kualitas guru, hasil belajar siswa, serta distribusi dana antara pusat dan daerah.

Harapan dan Kekhawatiran Guru di Daerah Tertinggal

Rencana penghapusan biaya pendidikan di sekolah negeri menimbulkan harapan sekaligus kekhawatiran di kalangan guru, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Banyak guru berharap kebijakan ini dapat meringankan beban ekonomi keluarga sehingga meningkatkan partisipasi siswa dan menurunkan angka putus sekolah. Dengan beban biaya yang berkurang, fokus pengajaran diharapkan semakin optimal.

Namun, para pendidik di daerah terpencil juga menyuarakan kekhawatiran. Mereka menilai penghapusan biaya saja tidak cukup jika tidak diiringi peningkatan fasilitas sekolah, pelatihan guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik. Tanpa dukungan menyeluruh, kebijakan gratis biaya dikhawatirkan hanya menjadi solusi parsial yang tidak menyelesaikan persoalan struktural di lapangan.

Langkah Pemerintah ke Depan

Pemerintah tengah membentuk tim khusus untuk mengkaji secara detail skema, tahapan, dan kebutuhan anggaran program pendidikan gratis. Kajian tersebut diharapkan rampung dalam waktu dekat agar implementasi dapat dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang holistik—menggabungkan akses gratis, peningkatan kualitas guru, infrastruktur, serta distribusi anggaran yang lebih merata—program ini diharapkan mampu mendorong pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah tertinggal.

Sumber: Pernyataan resmi Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan laporan media terkait (CNN Indonesia, Antara, Kompas, CNBC Indonesia), September 2026.
(Red/ Ard)